Archive for year: 2017

Seperti diberitakan oleh media online KontanMobile pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 pukul 16:51 melalui portal kontan.co.id, Ditjen Pajak tidak menilai ulang harta dalam Surat Pernyataan Harta dalam Pengampunan Pajak. Beritanya dapat dibaca di sini

Berikut ini beritanya:

Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menyampaikan tanggapan terkait opini Effnu Subiyanto, Advisor Cikalafa-Umbrella, Direktur Koalisi Rakyat Indonesia Reformis (Koridor) terkait perhitungan basis perpajakan.

Sebelumnya, opini Effnu tercantum dalam tulisan analisis berjudul: Ironi wajib pajak pasca-amnesti pajak

Berikut tanggapan Hestu Yoga:

Perlu diluruskan bahwa harta bersih yang menjadi objek pengenaan PPh dalam PP 36 adalah harta bersih yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan dan wajib pajak tidak ikut amnesti pajak, atau wajib pajak ikut amnesti pajak tetapi terdapat harta yang tidak diungkapkan dalam amnesti pajak.

Sepertinya, Saudara Effnu Subiyanto tidak membaca dan memahami dengan baik PP Nomor 36 Tahun 2017, sehingga opininya tidak tepat. Dalam opininya, disebutkan bahwa para wajib pajak (WP) yang patuh kini menjadi serba salah:

(Para wajib pajak yang patuh tersebut kini menjadi serba salah, mengapa dalam PP 36/2017 justru berbeda drastis lantaran nanti nilai harta bersih berdasarkan temuan dan pemeriksaan aparat pajak secara sepihak. Sangat mungkin sekali terjadi asumsi basis perhitungan pajak, nilai harta bersih, deklarasi harta lokal dan di luar negeri akan berbeda. Alhasil, wajib pajak berpotensi kurang pajak dan dikenai sanksi denda. Pada PP tersebut jika alpa melaporkan harta yang sebenarnya maka bagi wajib pajak pribadi akan dikenai 30% sementara wajib pajak badan 25% atas temuan baru itu.)

Ketentuan ini tidak berlaku bagi harta yang memang sudah diungkapkan/dilaporkan dalam Surat Pernyataan (SPH) amnesti pajak. Data dalam SPH yang sudah ada di kantor pajak tidak akan dinilai ulang berdasarkan penilaian Ditjen Pajak dengan Pasal 5 ayat (2).

Dengan demikian, nilai harta berdasarkan penilaian Ditjen Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, dan lebih lanjut ditegaskan pedoman teknis penilaiannya dalam SE 24/2017 kemarin, tidak berlaku untuk harta yang telah dilaporkan dalam amnesti pajak.

Lalu, bagaimana Ditjen Pajak menjamin bahwa tidak ada penilaian ulang dari SPH amnesti pajak? Kami pastikan tidak akan dinilai ulang. Mewakili institusi, secara resmi saya sampaikan, berdasarkan peraturan yang ada, termasuk PP 36 tadi, Ditjen Pajak tidak akan menilai ulang nilai harta dalam SPH.

Tidak ada ketentuan yang memungkinkan Ditjen Pajak untuk menilai ulang nilai harta dalam SPH. Dari ketentuan yang ada, yaitu Perdirjen Nomor 14/PJ/2017, yang mungkin terjadi hanya Pembetulan Surat Keterangan (SKet), baik atas permohonan wajib pajak ataupun secara jabatan oleh Ditjen Pajak, tetapi hanya dalam hal terjadi salah tulis atau salah hitung. Itu tentu tidak dalam konteks menilai kembali harta bersih seperti itu.

Perdirjen 14/2017 itu memiliki kaitan dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b dalam PP 36, yaitu: Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan termasuk harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai harta berdasarkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan. Pasal tersebut juga mengacu ke Pasal 13 dan Pasal 18 UU amnesti pajak.

Dalam PP 36 tersebut juga sangat jelas bahwa harta bersih yang dimaksud adalah harta bersih yang tidak diikutkan dalam amnesti pajak. Adapun ketentuan yang ada Pasal 5 ayat (2) merupakan bagian dari PP itu sehingga tidak bisa ditafsirkan lain. PP ini juga memiliki prioritasnya, terutama wajib pajak yang tidak ikut amnesti pajak.

Sumber : https://m.kontan.co.id/news/djp-tidak-menilai-ulang-nilai-harta-dalam-sph (diakses jam 09.22 tanggal 1 Oktober 2017)

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan pada tanggal 6 September 2017. Terbitnya Peraturan Pemerintah ini untukmemberikan kepastian hukum dan kesederhanaan terkait pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan tertentu, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pemerintah menunjukkan konsistensi kebijakan dan memberikan kepastian hukum yang menjamin hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak serta kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan amanat Pasal 13 dan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak.

Program Pengampunan Pajak telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, namun terdapat konsekuensi lanjutan bagi Wajib Pajak dalam kategori di bawah ini:

Dengan adanya PP ini, maka pemerintah menunjukkan konsistensi kebijakan dan memberikan kepastian hukum yang menjamin hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak serta kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan amanat Pasal 13 dan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak. Selain itu PP ini memberikan rasa keadilan bagi WP yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakan selama ini dengan benar, termasuk bagi para peserta program Amnesti Pajak, melalui pemerataan beban pajak kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban pajak dengan benar namun tidak mengikuti program amnesti pajak.

Sesuai semangat rekonsiliasi dan sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, PP ini tidak berlaku bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau memiliki penghasilan dari warisan dan/atau hibah yang sudah dilaporkan dalam SPT pewaris dan/atau pemberi hibah.

Adapun Wajib Pajak yang dikecualikan dari Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PerDirJen Pajak Nomor 11/PJ/2016 adalah sebagai berikut:

Objek dan dasar pengenaan pajak adalah harta yang dianggap sebagai tambahan penghasilan. Berikut ini adalah objek dan dasar pengenaan pajak yang dikenakan Pajak  berdasarkan Peraturan Pemerintah ini:

Saat terutangnya adalah sebagai berikut:

Tarif pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah bersifat Final. Tarif Pajaknya adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak tertentu baik Badan maupun OP dalam Peraturan Pemerintah ini yang memperoleh fasilitas tarif lebih ringan adalah sebagai berikut:

Dengan terbitnya PP ini, Ditjen Pajak mengimbau masyarakat agar apabila masih terdapat harta yang diperoleh dari penghasilan yang belum dibayarkan pajaknya, dan harta tersebut belum dilaporkan dalam SPT Tahunan dan wajib pajak tidak mengikuti program amnesti pajak, maka selama belum dilakukan pemeriksaan, wajib pajak masih dapat melakukan pembetulan SPT dengan melaporkan harta tersebut serta penghasilan dan pajak yang harus dibayar.

Ditjen Pajak juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir karena Ditjen Pajak akan menerapkan PP ini secara profesional dengan mengedepankan semangat rekonsiliasi dan perbaikan kepatuhan pajak sambil tetap menjaga confidence dunia usaha dan iklim investasi.

Sumber:

1. Siaran Pers Ditjen Pajak RI tentang PP 36 Tahun 2017 Nomor 32/2017 tanggal 20 September 2017
2. Materi PPT Siaran Pers Ditjen Pajak RI
3. PP 36 Tahun 2017

Seperti kita ketahui, Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty sudah berakhir tanggal 31 Maret 2017. Peluang untuk mengikuti Tax Amnesty untuk memperoleh fasilitas pengampunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 sudah tertutup. Berdasarkan  data Ditjen Pajak di sini, hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Wajib Pajak yang telah mengikuti program tax amnesty menurut data statistik Amnesti Pajak di website pajak.go.id yang telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) yaitu sebanyak 1.029.215 Wajib Pajak. Dari data tersebut Wajib Pajak yang telah mengikuti Program Tax Amnesty hanya sebesar 3,43% dari total Wajib Pajak terdaftar. Menurut saya cukup memprihatinkan karena yang memanfaatkan fasilitas hanya sebanyak 3,43% Wajib Pajak dimana menurut saya Fasilitas yang diberikan oleh UU No. 11 Tahun 2016 ini sangat istimewa dan berdasarkan historis pelaksanaan Pengampunan Pajak yang telah dilakukan di Indonesia yaitu pada tahun 1964, kemudian tahun 1984 dan yang terakhir adalah tahun 2016 kemarin. Kesempatan langka menurut saya bagi Wajib Pajak untuk dapat memanfaatkan fasilitas ini karena program pengampunan pajak menurut perkiraan saya akan diadakan kembali berpuluh-puluh tahun lagi dan mungkin saja tidak ada lagi program seperti itu.

Melihat data Wajib Pajak yang sudah mengikuti Tax Amnesty yang hanya sebanyak 3,43% dari total Wajib Pajak terdaftar, tentunya sebesar 96,57% Wajib Pajak yang belum mengikuti Tax Amnesty meskipun diantaranya ada Wajib Pajak yang dapat dikecualikan untuk mengikuti Tax Amnesty sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016. Bagi saya, masih sangat banyak Wajib Pajak yang belum memanfaatkan program tax amnesty ini.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Wajib Pajak tidak mengikuti Tax Amnesty yaitu tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir, Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, maka atas Harta yang belum dilaporkan tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Atas tambahan penghasilan tersebut dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Dari pernyataan tersebut, Wajib Pajak yang tidak mengikuti Tax Amnesty akan ditelusuri hartanya dari tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Tentunya menurut pemikiran saya apabila saya sebagai Wajib Pajak dan tidak mengikuti Tax Amnesty, maka kepemilikan harta saya dari tahun-tahun tersebut dapat dihitung dan dianggap sebagai tambahan penghasilan pada saat ditemukannya oleh Dirjen Pajak dan akan dihitung pajaknya serta dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, pastinya saya akan kepikiran, apa yang harus saya lakukan, ikut tax amnesty sudah berakhir, namun ada harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan saya. Sanksi tersebut akan diberlakukan paling lama tahun 2019, artinya apabila lewat tahun 2019 dan tidak ditemukan oleh Dirjen Pajak maka saya aman, tetapi saya tidak akan dapat tidur dengan nyenyak, untungnya diri saya yang sebenarnya sudah ikut tax amnesty, meskipun harta tidak banyak :).

Disini saya mencoba memberikan saran, apabila ternyata kondisinya teman-teman tidak ikut tax amnesty, dan ternyata ada harta yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan, atau bahkan punya NPWP dan memiliki harta tetapi belum melaporkan SPT Tahunan sama sekali, saya menyarankan untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan dan mengisi hartanya dalam SPT bagi yang belum melaporkan SPT Tahunan dan melakukan pembetulan SPT Tahunan bagi yang belum melaporkan hartanya secara keseluruhan.

Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2007 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah dilaporkan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

Dalam ketentuan tersebut, Wajib Pajak diberikan hak untuk melakukan pembetulan SPT Tahunannya apabila dalam pengisian terdapat kekeliruan dalam hal ini belum melaporkan seluruh hartanya dalam SPT sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan “mulai melakukan tindakan pemeriksaan” adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak. Langkah ini adalah saran saya yang paling tepat untuk dilakukan bagi teman-teman yang tidak ikut tax amnesty namun terdapat harta yang belum dilaporkan.

Mengapa saya sarankan untuk segera melakukan pembetulan SPT Tahunannya? Saat ini informasi data harta yang dimiliki oleh Dirjen Pajak sangat luas. Sebagai contoh:

1. Kepemilikan harta berupa tanah dan/atau bangunan, Dirjen Pajak dapat meminta data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)
2. Kepemilikan harta berupa kendaraan, dapat diakses melalui Samsat
3. Kepemilikan harta berupa tabungan/deposito atau produk perbankan lain dapat diminta dari Perbankan dan terlebih sekarang sudah ada aplikasi Pajak berupa AKASIA yang mempermudah Dirjen Pajak meminta data perbankan Wajib Pajak
4. Kepemilikan produk surat-surat berharga dari lembaga sekuritas atau OJK
5. dan masih banyak lagi akses data yang dapat diperoleh oleh Dirjen Pajak

Saat ini Dirjen Pajak di bawah kementrian keuangan sedang menggodok Aturan Pelaksanaan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang tidak ikut tax amnesty dan rencananya akan diterbitkan 1 – 2 bulan mendatang. Saya sarankan untuk segera melakukan pembetulan sesuai Pasal 8 UU KUP tersebut terlebih dahulu ketimbang menunggu untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.

Tentunya, apabila teman-teman ingin melakukan pembetulan, jangan asal melakukan pembetulan untuk tujuan yang penting harta yang tidak diikutkan tax amnestu terlaporkan dalam SPT. Dalam melakukan pembetulan harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan apabila masih dalam periode penerapan UU No. 11 Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 ini, atas harta yang belum dilaporkan tersebut dan tidak ikut tax amnesty, teman-teman hitung sebagai tambahan penghasilan di tahun pajak yang akan dilakukan pembetulan. Misalkan ingin melakukan pembetulan SPT Tahun Pajak 2016, maka teman-teman hitung nilai harta tersebut dan diakui sebagai tambahan penghasilan tahun pajak 2016, hitung Pajaknya sesuai Pasal 17 UU 36 tahun 2008 tentang UU PPh, setorkan dan sampaikan SPT Tahunan Pembetulannya baik secara manual maupun elektronik. Perlu diketahui, atas pembetulan yang teman-teman lakukan, terdapat sanksi yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU KUP karena terdapat kurang bayar dalam melakukan pembetulan SPT yaitu sebesar2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Kita pasif saja menunggu Surat Tagihan Pajak (STP) yang dikirimkan oleh Dirjen Pajak, Apabila sudah memperoleh STP baru dilakukan penyetoran sanksinya.

Sekali lagi saran saya, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan, masih ada kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas pembetulan SPT sesuai Pasal 8 UU KUP, lakukan pembetulan SPT bagi yang belum melaporkan seluruh hartanya dan/atau bagi yang memiliki harta tetapi belum pernah melaporkan SPT, segera laporkan SPT Tahunanya dan tidak menutup kemungkinan, bagi yang memiliki harta tetapi belum punya NPWP, daftarkan NPWP dan laporkan hartanya dalam SPT daripada teman-teman dilakukan pemeriksaan pastinya akan membuka seluruh data-data kepemilikan harta dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2015 yang dapat berakibat sangat berat karena akan dihitung pokok pajaknya serta ditambah pengenaan sanksi yang cukup berat juga yaitu maksimal sebesar 48% dari pokok pajak yang harus dibayar.

Sebagai catatan, meskipun teman-teman telah melakukan pembetulan, namun potensi untuk dilakukan pemeriksaan oleh DJP tetap selalu ada, hanya saja apabila teman-teman sudah melakukan pembetulan kemudian dilakukan pemeriksaan, potensi sanksi administratif tidak terlalu memberatkan karena atas pokok pajaknya sudah teman-teman setorkan terlebih dahulu melalui proses pembetulan sepanjang pembetulan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Monggo saran dan masukannya 🙂

Tanggal 31 Maret 2017 adalah tanggal sibuk bagi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengapa? karena pada tanggal 31 Maret 2017 ini adalah:

1. Batas akhir berlakunya Program Pengampunan Pajak dan setelah itu mungkin puluhan tahun lagi tidak akan pernah ada Program dari Pemerintah.
2. Batas akhir penyampaian Laporan Penempatan Harta Tambahan bagi wajib Pajak yang sudah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016.
3. Batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2016.

Ditjen Pajak sangat memahami kondisi ini sehingga dengan penuh bijaksana menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 87/PJ/2017 yaitu:

1. Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2016 setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, namun tidak melewati tanggal 21 April 2017, dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan.
2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Dirjen Pajak ini memberikan kelonggaran bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun Pajak 2017 dengan diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2017 dan dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP. Tetapi, apabila Wajib Pajak terdapat kekurangan pembayaran pajak terutang, tetap wajib disetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 31 Maret 2017.

Kesimpulan:

Wajib Pajak Orang Pribadi dapat fokus untuk mengikuti Pengampunan Pajak. Lebih lanjut, bagi Wajib Pajak yang sudah mengikuti Pengampunan Pajak dan telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak juga diberikan waktu untuk melaporkan pada tahun 2018 nanti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No Per-03/PJ/2017.

Semangat Bro!

Sumber gambar: https://www.ortax.org