UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
No No Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 UU No. 12 Tahun 1994 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pasal 2 Tentang Objek PBB
No No Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 150/PMK.03/2010 27 Agustus 2010 Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
2 PER -60/PJ/2010 17 Desember 2010 Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan
3 PER – 21 /PJ/2008 19 Mei 2008 Publikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi
Pasal 3 Tentang Bukan Objek PBB
No. Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 1004/KMK.04/1985 28 Desember 1985 Penentuan Badan Atau Perwakilan Organisasi Internasional Yang Menggunakan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan
2 23/PMK.03/2014 03 Februari 2014 Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan
Pasal 4 Tentang Subjek PBB
No. Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PER – 11/PJ/2011 04 April 2011 Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Yang Belum Jelas Diketahui Wajib Pajaknya Dan Pencabutan Penetapan Sebagai Pajak
Pasal 6 Tentang Dasar Pengenaan PBB
No. Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP No.25 Tahun 2002 13 Mei 2002 Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan
Pasal 7 Tentang Besarnya Pajak Terutang
No. Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 796/KMK.04/1993 20 Agustus 1993 Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Rumah Sakit Swasta
2 PER – 64/PJ/2010 27 Desember 2010 Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan
3 PER – 36/PJ/2011 18-11-11 Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perhutanan
4 PER – 32/PJ/2010 28 Desember 2012 Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara
5 KEP – 132/PJ/2013 25 Maret 2013 Nilai Bumi Per Meter Persefi Untuk Areal Offshore, Nilai Bumi Per Meter Persegi Untuk Tubuh Bumi Eksplorasi, Dan Angka Kapitalisasi, Unyuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi Dan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Pajak 2013
6 SE – 90/PJ.6/1991 23 Desember 1991 Petunjuk Pelaksanaan Pengenaan PBB Usaha Bidang Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, Perikanan Dan Peternakan
7 SE – 22/PJ.6/1999 23 April 2012 Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP – 16/PJ.6/1998 Tanggal 30 Desember 1998 Khusus Untuk Pengenaan PBB Bidang Usaha Perikanan
8 SE – 21/PJ/2012 20 April 2012 Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi
9 SE – 64/PJ/2012 28 Desember 2012 Tata Cara Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara
Pasal 9 Tentang Pendaftaran Objek Pajak
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 KEP-533/PJ./2000 20 Desember 2000 Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan Dan Subjek Pajak Bumi Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)
2 KEP – 115/PJ/2002 6 Maret 2002 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Pajak No: KEP – 533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaa Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)
3 PER – 23/PJ/2011 24 Agustus 2011 Bentuk Dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Surat Pemberitahuan
4 PER – 34/PJ/2008 02-09-08 Bentuk Dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan
Pasal 10 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
No. Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PER – 70/PJ/2010 31 Desember 2010 Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan
Pasal 11 Tentang Tata Cara Pembayaran
No. Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 76/PMK.03/2013 08-04-13 Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi
2 SE – 64/PJ/2012 28 Desember 2012 Tata Cara Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Dan Batubara
3 167/PMK.03/2007 18 Desember 2007 Penunjukan Tempat Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan
4 PER – 38/PJ/2009 21 Desember 2011 Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan
5 PER – 58 /PJ/2009 13 Oktober 2009 Tata Cara Penunjukan Tempat Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan
6 KEP – 371/PJ/2002 07 Agustus 2002 Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui Fasilitas Perbankan Elektronik
Pasal 15 Tentang Keberatan
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PER – 25/PJ/2009 16-03-09 Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaia Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan
2 PER – 16/PJ/2010 26-03-10 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan
Pasal 18 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP No. 16 Tahun 2000 10-03-00 Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
2 04/PMK.07/2008 28-01-08 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
Pasal 19 Tentang Pengurangan PBB
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 164/PMK.03/2008 03-11-08 Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Sehubungan Dengan Luapan Lumpur Sidoarjo
2 110/PMK.03/2009 17-06-09 Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan
3 82/PMK.03/2013 12-04-13 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bum Dan Bangunan
4 PER – 6/PJ/2008 11-02-08 Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan
5 PER – 46/PJ/2009 24-08-09 Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan
6 PER – 18/PJ/2010 26-03-10 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan
Pasal 21 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Permintaan Keterangan
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 1008/KMK.04/1985 28-12-85 Tata Cara Penyampaian Laporan Dan Pemberian Keterangan Dari Pejabat Yang Dalam Jabatannya Berkaitan Langsung/Ada Hubungannya Dengan Objek Pajak Dari Pajak Bumi Dan Bangunan
Pasal 23 Tentang Hal-Hal Belum Diatur
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 111/PMK.03/2009 17-06-09 Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Yang Tidak Benar
2 17/PMK.03/2011 24-01-11 Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan
3 226/PMK.03/2013 31-12-13 Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga
4 KEP – 45/PJ.6/1996 22-07-96 Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Ketetapan Besarnya Penghapusan
5 KEP – 13/PJ.6/1999 07-09-99 Perubahan Sebagian Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-45/PJ.6/1996 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Ketetapan Besarnya Penghapusan

Disclaimer :

Peraturan ini disadur dari Buku Susunan Dalam Satu Naskah Sembilan UU Perpajakan terbitan Ortax Tahun 2014