UU No. 36 Tahun 2008
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 UU No. 36 Tahun 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
Pasal 2 Tentang Subjek Pajak
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 KEP – 701/PJ./2001 16 November 2011 Penentuan Tempat Tinggal Orang Pribadi Dan Tempat Kedudukan Badan
2 PER – 2/PJ/2009 12 Januari 2009 Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia Di Luar Negeri
3 PER – 35/PJ/2010 28 Juli 2010 Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaraan Berganda
4 PER – 43/PJ/2011 28 Desember 2011 Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri Dan Subjek Pajak Luar Negeri
5 SE – 26/PJ.42/1999 21 Juni 1999 Perlakuan Perpajakan Bagi Partai Politik
6 SE – 89/PJ/2010 16 Agustus 2010 Tata Cara Penerbitan/Pengesahan Dan Pemanfaatan Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
pasal 3 tentang bukan subjek pajak
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 215/PMK.03/2008 16 Desember 2008 Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
2 166/PMK.011/2012 29 Oktober 2012 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
Pasal 4 Tentang Objek Pajak
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP No. 42 Tahun 1995 30 November 1995 Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
2 PP No. 29 Tahun 1996 18 April 1996 Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
3 PP No. 14 Tahun 1997 29 Mei 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
4 PP No. 130 Tahun 2000 15 Desember 2000 Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil
5 PP No. 131 Tahun 2000 15 Desember 2000 Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
6 PP No. 132 Tahun 2000 15 Desember 2000 Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian
7 PP No. 25 Tahun 2001 18 Mei 2001 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
8 PP No. 5 Tahun 2002 23 Maret 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
9 PP No. 27 Tahun 2008 04 April 2008 Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
10 PP No. 51 Tahun 2008 20 Juli 2008 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi
11 PP No. 71 Tahun 2008 04 November 2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
12 PP No. 15 Tahun 2009 09 Februari 2009 Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
13 PP No. 16 Tahun 2009 09 Februari 2009 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
14 PP No. 18 Tahun 2009 09 Februari 2009 Bantuan Atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
15 PP No. 19 Tahun 2009 09 Februari 2009 Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
16 PP No. 25 Tahun 2009 03 Maret 2009 Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
17 PP No. 40 Tahun 2009 04 Juni 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi
18 PP No. 80 Tahun 2010 20 Desember 2010 Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
19 PP No. 94 Tahun 2010 30 Desember 2010 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
20 PP No. 31 Tahun 2011 06 Juni 2011 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa
21 PP No. 100 Tahun 2013 31 Desember 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
22 1169/KMK.01/1991 27 November 1991 Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)
23 250/KMK.04/1995 02 Juni 1995 Perusahaan Kecil Dan Menengah Pasangan Usaha Dari Perusahaan Modal Ventura Dan Perlakuan Perpajakan Atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura
24 43/PMK.03/2008 13 Maret 2008 Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha
25 256/PMK.03/2008 31 Desember 2008 Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek
26 154/PMK.03/2009 30 September 2009 Perubahan Atas Peraturan Menterei Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
27 139/PMK.03/2010 11 Agustus 2010 Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan Yang Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dari Pemberi Kerja Yang Memiliki Hubungan Istimewa Dengan Perusahaan Lain Yang Tidak Didirikan Dan Tidak Bertempat Kedudukan Di Indonesia
28 100/PMK.03/2011 11 Juli 2011 Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Surplus Bank Indonesia
29 136/PMK.03/2011 19 Agustus 2011 Pengenaan Pajak Penghsailan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah
30 137/PMK.03/2011 19 Agustus 2011 Pengenaan Pajak Penghsailan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah
31 6/PMK.03/2013 02 Januari 2013 Tata Cara Penyetoran Dan Penerimaan Negara Bukan Dari Pajak Dari Surplus Bank Indonesia Bagaian Pemerintah
32 KEP – 141/PJ./1999 21 Juni 1999 Pengakuan Penghasilan Dari Pengalihan Harta /Agunan Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Bagi Wajib Pajak Tertentu
33 KEP – 395/PJ./2001 13 Juni 2001 Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan
34 KEP – 563/PJ./2001 08 Agustus 2001 Saat Pengakuan Penghasilan Berupa Keuntungan Karena Pembebasan Utang Yang Diperoleh Debitur Tertentu Dari Perjanjian Restrukturisasi Utang Usaha
35 KEP – 184/PJ./2002 11 April 2002 Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non Performing
36 KEP – 390/PJ./2002 22 Agustus 2002 Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
37 PER – 28/PJ./2008 19 Juni 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha
38 PER – 33/PJ/2009 04 Juni 2009 Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti Dari Hasil Karya Sinematografi
39 SE – 06/PJ.313/1994 10 Oktober 1994 Perlakuan PPh Atas Wp Pengusaha Lapangan Golf
40 SE – 34/PJ.4/1995 04 Juli 1995 Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan Atau Organisasi Yang Sejenis (Seri PPh Umum Nomor 15)
41 SE – 34/PJ.42/1996 09 September 1996 Perlakuan PPh Ata Uang Jaminan Keanggotaan Club Membership (Seri PPh Umum Nomor 39)
42 SE – 03/PJ.43/1998 09 Februari 1998 Perlakuan Perpajakan Penghasilan Bunga ( Bunga Deposito ) Terhadap Premi Swap Dan Forward
43 SE – 03/PJ.42/2000 17 Februari 2000 Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Premi Asuransi Yang Berjangka Waktu Lebih Dari 1 (Satu) Tahun
44 SE – 01/PJ.33/2005 19 Januari 2005 Pemberian Imbalan Bunga Kepaada Wajib Pajak
Pasal 4 Ayat 2 Tentang PPh Bersifat Final
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP no. 48 tahun 1994 27 Desember 1994 Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
2 PP no. 4 tahun 1995 08 Februari 1995 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura Dari Transaksi Penjualan Saham Atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya
3 PP no. 14 tahun 1997 29 Mei 1997 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Ppenghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
4 PP no. 131 tahun 2000 15 Desember 2000 Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
5 PP no. 132 tahun 2000 15 Desember 2000 Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian
6 PP no. 5 tahun 2002 23 Maret 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Atas Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
7 PP no.27  tahun 2008 04 April 2008 Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
8 PP no. 71 tahun 2008 04 November 2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
9 PP no. 15 tahun 2009 09 Februari 2009 Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
10 PP no. 19 tahun 2009 09 Februari 2009 Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
11 PP no. 40 tahun 2009 04 Juni 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi
12 PP no. 80 tahun 2010 20 Desember 2010 Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
13 PP no. 94 tahun 2010 30 Desember 2010 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
14 PP no. 31 tahun 2011 06 Juni 2011 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa
15 PP no. 46 tahun 2013 12 Juni 2013 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
16 PP no. 100 tahun 2013 31 Desember 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
17 634/KMK.04/1994 29 Desember 1994 Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Membunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia
18 248/KMK.04/1995 02 Juni 1995 Perlakuan Pajak Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (” Built Operate And Transfer )
19 417/KMK.04/1996 14 Juni 1996 Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dan/ Atau Penerbangan Luar Negeri
20 282/KMK.04/1997 20 Juni 1997 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
21 51/KMK.04/2001 01 Februari 2001 Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
22 120/KMK.03/2002 02 April 2002 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/Kmk.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan
23 63/PMK.03/2008 28 April 2008 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
24 79/PMK.03/2008 23 Mei 2008 Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perushaan Untuk Tujuan Perpajakan
25 243/PMK.03/2008 31 Desember 2008 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/Kmk.04/1994 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengakihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
26 153/PMK.03/2009 29 September 2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi
27 16/PMK.03/2010 25 Januari 2010 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus
28 111/PMK.03/2010 14 Juni 2010 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diteriam Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
29 112/PMK.03/2010 14 Juni 2010 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oelh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
30 85/PMK.03/2011 23 Mei 2011 Tata Cara Pemotongan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi
31 07/PMK.011/2012 13 Januari 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Pemotongan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi
32 107/PMK.011/2013 30 Juli 2013 Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
33 PER – 18/PJ/2008 02 Mei 2008 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
34 PER – 12/PJ/2009 23 Februari 2009 Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
35 PER – 28/PJ/2009 20 April 2009 Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
36 PER – 30/PJ/2009 27 April 2009 Tata Cara Pemberian Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
37 PER – 01/PJ/2013 14 Januari 2013 Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan Ats Bunga Deposito Dan Tabungan Seta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Yang Diterima Atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan
38 PER – 32/PJ/2013 25 September 2013 Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Peghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
39 SE – 38/PJ.4/1995 14 Juli 1995 Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Perjanjian Bangun Guna Serah (Seri PPh Umum Nomor 17)
40 SE – 50/PJ.4/2009 25 Mei 2009 Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final Bagi Wajib Pajak Badan, Termasuk Koperasi, Yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
41 SE – 30/PJ/2013 03 Juli 2013 Pelaksanaan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Da.Atau Bangunan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Usaha Pokok Melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan Penentuan Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
42 SE – 42/PJ/2013 02 September 2013 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Pasal 4 Ayat 3 Tentang Bukan Objek Pajak
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP No. 4 Tahun 1995 08 Februari 1995 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura Dari Transaksi Penjualan Saham Atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya
2 PP No. 94 Tahun 2010 30 Desember 2010 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
3 604/KMK.04/1994 21 Desember 1994 Badan – Badan Dan Pengusaha Kecil Yang Menerima Harta Hibahan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghsailan
4 250/KMK.04/1995 02 Juni 1995 Perusahaan Kecil Dan Menengah Pasangan Usaha Dari Perusahaan Modal Ventura Dan Perlakuan Perpajakan Atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura
5 245/PMK.03/2008 31 Desember 2008 Badan-Badan Dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usah Mikro Dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan
6 246/PMK.03/2008 31 Desember 2008 Beasiswa Yang Dikecualikan Dar Objek Pajak Penghasilan
7 247/PMK.03/2008 31 Desember 2009 Bantuan Dan Santunan Yang Dibayarkan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kepada Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
8 80/PMK.03/2009 22 April 2009 Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan, Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
9 154/PMK.03/2009 30 September 2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
10 234/PMK.03/2009 29 Desember 2009 Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan
11 KEP – 11/PJ./1995 01 Februari 1995 Penetapan Dasar Penilaian Bagi Yang Menerima Pengalihan Harta Yang Diperoleh Dari Bantuan, Sumbangan, Hibahan, Dan Warisan Yang Memenuhi Syarat Sebagai Bukan Objek Pajak Penghasilan Dari Wajib Pajak Yang Tidak Menyelenggarakan Pembukuan
12 KEP – 390/PJ/2002 22 Agustus 2002 Perlakuan Pajak Atas Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
13 PER – 44/PJ/2009 24 Juli 2009 Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
14 SE – 33/PJ.4/1995 21 Juni 1995 Perusahaan Kecil Dan Menengah Pasangan Usaha Modal Ventura Dan Perlakuan Perpajakan Atas Penyertaaa]N Modal Perusahaan Modal Ventura (Seri PPh Umum No. 14)
15 SE – 05/PJ.4/1995 08 Februari 1995 Badan-Badan Dan Pengusaha Kecil Yang Menerima Harta Hibahan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan (Seri PPh Umum No. 1)
16 SE – 57/PJ/2009 25 Mei 2009 Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Warga Negara Indonesia Yang Bekerja Sebagai Official Pada Badan-Badan Internasional Dari Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pasal 5 Tenteng Bentuk Usaha Tetap
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 14/PMK.03/2011 24 Januari 2011 Perlakuan Pajak Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap
2 KEP – 62/PJ./1995 24 Juli 1995 Jenis Dan Besarnya Biaya Administrasi Kantor Pusat Yang Diperbolehkan Intuk Dibebankan Sebagai Biaya Suatu Bentuk Usaha Tetap
Pasal 6 dan 9 Tentang Biaya dan Bukan Biaya
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP No. 60 Tahun 2010 20 Agustus 2010 Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Peredaran Bruto
2 PP No. 79 Tahun 2010 20 Desember 2010 Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Diperlakukan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
3 PP No. 93 Tahun 2010 30 Desember 2010 Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
4 14/PMK.03/2005 21 Februari 2005 Persyaratan Sumbangan Serta Tata Cara Pendaftaran Dan Pelaporan Oleh Penampung, Penyalur Dan/Atau Pengelola Sumbangan Dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Di Nanggroe Aceh Darussalam Dan Sumatera Utara.
5 81/PMK.03/2009 22 April 2009 Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.
6 83/PMK.03/2009 22 April 2009 Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantianatau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Didaerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
7 105/PMK.03/2009 10 Juni 2009 Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
8 02/PMK.03/2010 08 Januari 2010 Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
9 57/PMK.03/2010 09 Maret 2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 Tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
10 254/PMK.03/2010 28 Desember 2010 Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
11 76/PMK.03/2011 05 April 2011 Tata Cara Pencatatan, Pelaporan Sumbangan, Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penilitan Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembanguna Infrastuktur Sosial Yang Dpata Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
12 219/PMK.011/2012 21 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 81/PMK.03/2009 Tentang Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Sebagai Biaya
13 KEP – 220/PJ./2002 18 April 2002 Perlakuan Pajak Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan
14 KEP – 316/PJ./2002 17 Juni 2002 Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer
15 PER – 51/PJ/2009 07 September 2009 Tata Cara Pemberian Dan Penetapan Besaran Kupon Makan Dan/Atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria Dan Tata Cara Penetapan Tertentu, Dan Batasan Mengenai Sarana Dan Fasilitas Di Loasi Kerja
16 PER – 22/PJ/2010 09 April 2010 Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 238/PJ/2011 Tetang Penghapusan Piutang Usaha Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih
17 PER – 6/PJ/2011 21 Maret 2011 Pelaksanaan Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
18 PER – 15/PJ/2012 11 Juni 2012 Petubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 33/PJ/2011 Tentang Badan/Lmbaga Yang Dibentukk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
19 SE – 27/PJ.22/1986 14 Juni 1986 Biaya “Entertainment” Dan Sejenisnya (Seri PPh Umum No.20)
20 SE – 46/PJ.4/1995 05 Oktober 1995 Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar Atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito Atau Tabungan Lainnya (Seri PPh Umum No.20)
21 SE – 33/PJ.421/1996 02 September 1996 Perlakuan PPh Atas Biaya Bea Siswa Dalam Rangka Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (Gn – Ota) (Seri PPh Umum No. 38)
22 SE – 13/PJ.43/1999 22 Maret 1999 Perlakuan Perpajakan Atas Stock Option
23 SE – 16/PJ.43/1999 06 April 1999 Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penjualan Barang Atau Pemberian Kredit Dengan Fasilitas Khusus Yang Diberikan Oleh Perusahaan Kepada Karyawannya
24 SE – 22/PJ.42/1999 24 Mei 1999 Perlakuan PPh Atas Biaya Bunga Dan Biaya Overhead Dalam Masa Konstruksi
25 SE – 08/PJ.42/2000 18 April 2000 Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Laba/Rugi Selisih Kurs Atas Perkiraan Hutang Kepada Kantor Pusat Bagi But
26 SE – 02/PJ.42/2002 18 Februari 2002 Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengeluaran Untuk Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
27 SE – 01/PJ.42/2002 18 Februari 2002 Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengeluaran Untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sebagai Biaya / Pengurang Penghasilan Bruto
28 SE – 04/PJ.42/2002 02 April 2002 Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
29 SE – 07/PJ.42/2002 08 Mei 2002 Penghitungan Penyusutan Atas Komputer, Printer, Scanner Dan Sejenisnya
30 SE – 08/PJ.42/2002 17 Mei 2002 Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non-Performing
31 SE – 09/PJ.42/2002 17 Mei 2002 Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan
32 SE – 03/PJ.31/2004 03 Maret 2004 Kompensasi Kerugian Fiskal Dalam Pengitungan Pajak Penghasilan
33 SE – 97/PJ/2011 28 Desember 2011 Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Premi Bagi Wajib Pajak Yang Bergerak Di Bidang Usaha Asuransi Jiwa Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Pasal 7 Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 162/PMK.011/2012 22 Oktober 2012 Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
2 S – 112/PJ.41/1995 29 Agustus 1995 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
3 SE – 10/PJ.41/1996 12 Februari 1996 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Berbentuk Warisan Yang Belum Terbagi (Seri PPh Umum Nomor 27)
Pasal 8 Tentang Penghitungan Penghasilan Anggota Keluarga
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 SE – 29/PJ/2010 01 Maret 2010 Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Wanita Kawin Yang Melakukan Perjanjian Pemisahan Harta Dan Penghasilan Atau Yang Memilih Untuk Menjalankan Hak Dan Kewajiban Perpajaknnya Sendiri
Pasal 10 Tentang Nilai Perolehan
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 43/PMK.03/2008 13 Maret 2008 Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha
Pasal 11 Tentang Penyusutan
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 1169/KMK.01/1991 27 November 1991 Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)
2 521/KMK.04/2000 14 Desember 2000 Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Untuk Keprluan Penyusutan Bagi Kontraktor Yang Melakukan Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil Dengan Perushaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
3 43/PMK.03/2008 13 Maret 2008 Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha
4 249/PMK.03/2008 31 Desember 2008 Penyusutan Atas Pengeluaran Untuk Memeperoleh Harta Berwujud Yang Dimiliki Dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu
5 96/PMK.03/2009 15 Mei 2009 Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
6 126/PMK.011/2012 06 Agustus 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 Tentang Penyusutan Atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Berwujud Yang Dimiliki Dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu
7 KEP – 520/PJ./2002 11 Desember 2002 Jenis-Jenis Harta Yang Dipergunakan Dalam Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler Yang Termasu Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
8 PER – 28/PJ./2008 19 Juni 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku Atas Penagihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha
9 PER – 55/PJ/2009 02 Oktober 2009 Tata Cara Permohonan Dan Penetapan Masa Manfaat Yang Sesungguhnya Atas Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
10 PER – 21/PJ/2012 24 Oktober 2012 Tata Cara Permohonan Dan Penetapan Masa Manfaat Yang Sesungguhnya Atas Harta Berwujud Yang Dimiliki Dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu
11 SE – 09/PJ.31/2002 17 Desember 2002 Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-520/PJ./2002 Tanggal 11 Desember 2002 Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Dipergunakan Dalam Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
Pasal 11A Tentang Amortisasi
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 248/PMK.03/2008 31 Desember 2008 Amortisasi Atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud Dan Pengeluaran Lainnya Untuk Bidang Usaha Tertentu
2 KEP – 316/PJ./2002 17 Juni 2002 Perlakuan Pajak Peghasilan Atas Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer
3 SE – 01/PJ.42/2002 18 Februari 2002 Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengeluaran Untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dam Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sebagai Biaya/Pengurang Penghasilan Bruto
Pasal 14A Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 KEP – 536/PJ./2000 29 Desember 2000 Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan
2 PER -4/PJ/2009 20 Januari 2009 Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
3 SE – 02/PJ.43/2001 09 Januari 2001 Penerusan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 536/PJ./2000 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan
4 SE – 100/PJ/2009 12 Oktober 2009 Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Petugas Dinas Luar Asuransi Dan Distributor Perusahaan Multilevel Marketing Atau Direct Selling
Pasal 15 Tentang Norma Penghitungan Khusus
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 628/KMK.04/1991 26 Juni 1991 Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Badan Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Bidang Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi Serta Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Oleh Wajib Pajak Sendiri
2 624/KMK.04/1994 27 Desember 1994 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Berupa Premis Asuransi Dan Premi Reasuransi Yang Dibayar Kepada Perusahaan Asuransi Di Luar Negeri
3 634/KMK.04/1994 29 Desember 1994 Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Di Indonesia
4 248/KMK.04/1995 02 Juni 1995 Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerja Sama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (‘Builtoperate And Transfer”)
5 417/KMK.04/1996 14 Juni 1996 Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri
6 KEP – 667/PJ./2001 29 Oktober 2001 Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunya Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia
7 SE – 25/PJ.4/1995 26 April 1995 Pemotongan PPh Pasal 26 Atas Pembayaran Premi Asuransi Ke Luar Negeri (Seri PPh Pasal 23/26 Nom0R 5)
8 SE – 38/PJ.4/1995 14 Juli 1995 Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Perjanjan Bangun Guna Serah (Seri PPh Umum Nomor 17)
9 SE – 32/PJ.4/1996 19 Agustus 1996 Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Bergerak Dibidang Usaha Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri (Seri PPh Umum No. 37)
10 SE – 10/PJ.43/1999 25 Februari 1999 Bukti Pemotongan PPh Final Atas Jasa Pelayanan Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri Dengan Menggunakan Sistem Q.Q
11 SE – 2/PJ.03/2008 31 Juli 2008 Penegasan Atas Penerapan Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (Representative Office/Liaison Office) Di Indonesia
Pasal 16 Tentang Penghasilan Kena Pajak
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP No. 94 Tahun 2010 30 Desember 2010 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
Pasal 17 Tentang Tarif Pajak
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP No. 19 Tahun 2009 09 Februari 2009 Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
2 PP No. 77 Tahun 2013 21 November 2013 Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
3 238/PMK.03/2010 30 Desember 2008 Tata Cara Pelaksanaan Dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
4 111/PMK.03/2010 14 Juni 2010 Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
5 SE-66/PJ/2010 24 Mei 2010 Penegasan Atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Pasal 18 Tentang Hubungan Istimewa
Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 254/KMK.01/1985 08 Maret 1985 Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomro 1002/Kmk.04/1984 Tanggal 8 Oktober 1984 Tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang Dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan
2 256/PMK.03/2008 31 Desember 2008 Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek
3 139/PMK.03/2010 11 Agustus 2010 Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan Yang Diperoleh Wajib  Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dari Pemberi Kerja Yang Memiliki Hubungan Istimewa Dengan Perusahaan Lain Yang Tidak Di Dirikan Dan Tidak Bertempat Kedudukan Di Indonesia
4 140/PMK.03/2010 11 Agustus 2010 Penetapan Wajib Pajak Sebagai Pihak Yang Sebenarnya Elakukan Pembelian Saham Atau Aktiva Perusahaan Melalui Pihak Lain Atau Badan Yang Dibentuk Untuk Maksud Demikian (Special Purpose Company) Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Dengan Pihak Lain Dan Terdapat Ketidak Wajaran Penetapan Harga
5 PER – 43/PJ/2010 06 September 2010 Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa
6 PER – 48/PJ/2010 03 November 2010 Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) Berdasarkan Persetujuan Penghindaraan Pajak Berganda
7 PER – 59/PJ/2010 15 Desember 2010 Tat Cara Pelaporan Penerimaan Dividen, Penghitungan Besarnya Pajak Yang Harus Dibayar, Dan Pengkreditan Pajak Sehubungan Dengan Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Diluar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Dibursa Efek
8 PER – 69/PJ/2010 31 Desember 2010 Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
9 PER – 32/PJ/2011 11 November 2011 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa
10 PER – 11/PJ/2013 30 Mei 2013 Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa
11 SE – 18/PJ.53/1995 26 April 1995 Pengertian Hubungan Istimew (Seri PPN 16-95)
12 SE – 50/PJ/2013 24 Oktober 2013 Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Pasal 19 Tentang Revaluasi Aktiva Tetap
Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 79/PMK.03/2008 23 Mei 2008 Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
2 PER – 12/PJ./2009 23 Februari 2009 Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
3 SE – 56/PJ/2009 25 Mei 2009 Penyampaian Dan Penegasan Atas Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-12/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
Pasal 20 Tentang Pelunasan Pajak Tahun Berjalan
Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP No. 94 Tahun 2010 30 Desember 2010 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
Pasal 21 Tentang Pemotongan PPh sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan
Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP No. 68 Tahun 2009 16 November 2009 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayar Sekaligus
2 PP No. 80 Tahun 2010 20 Desember 2010 Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
3 PP No. 53 Tahun 2012 23 April 2012 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4 247/PMK.03/2008 31 Desember 2008 Bantuan Atau Santunan Yang Dibayarkan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kepada Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
5 250/PMK.03/2008 31 Desember 2008 Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan
6 252/PMK.03/2008 31 Desember 2008 Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
7 16/PMK.03/2010 25 Januari 2010 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus
8 262/PMK.03/2010 31 Desember 2010 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota Tni, Anggota Polri, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
9 206/PMK.011/2012 17 Desember 2012 Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
10 258/PMK.011/2011 28 Desember 2011 Batasan Maksimum Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi
11 KEP – 173/PJ./2002 22 Mei 2002 Pedoman Standar Gaji Karyawan Asing
12 PER – 31/PJ/2012 27 Desember 2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
13 PER – 14/PJ/2013 18 April 2013 Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26
14 SE – 16/PJ.44/1992 12 Mei 1992 Pembagian Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Tantiem
15 SE – 15/PJ.41/1993 09 Agustus 1993 Penjelasan Biaya Jabatan Untuk Pegawai Tetap Yang Bekerja Pada Dua Pemberi Kerja Atau Lebih
16 SE – 56/PJ.42/1999 31 Desember 1999 Perlakuan PPh Pasal 21 Atas Pemberian Hadiah Saham Kepada Pegawai
17 SE – 02/PJ.03/2007 16 April 2007 Penegasan Pemotongan PPh Pasal 21 Pimpinan Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Anggota Kepanitiaan Sehubungan Dengan Pemilihan Umum Atau Pemilihan Kepala Daerah
Pasal 22 Tentang Pemungutan PPh Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 253/PMK.03/2008 31 Desember 2008 Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Baang Yang Tergolong Sangat Mewah
2 39/PMK.011/2013 27 Februari 2013 Kewajiban Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perushaan Yang Terikat Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, Atau Perjanjia Kerjasama Pengusaha Pertambangan
3 175/PMK.011/2013 05 Desember 2013 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
4 PER – 53/PJ/2009 30 September 2009 Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya
5 PER – 1/PJ/2011 10 Januari 2011 Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan Dari Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain
6 PER – 06/PJ/2013 07 Maret 2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 57/PJ/2010 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
7 SE – 28/PJ.43/1998 04 September 1998 PPh Pasal 22 Atas Impor Barang Untuk Kegiatan/ Jasa Yang Atas Imbalannya Semata-Mata Dikenakan PPh Final
Pasal 23 Tentang Pemotonga PPh Sehubungan dengan Bunga, Dividen, Royalti,Sewa,Jasa,dan Hadiah yang diterima WPDN/BUT
Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP No. 94 Tahun 2010 30 Desember 2010 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
2 1169/KMK.01/1991 27 November 1991 Kegiatan Sewa Guna Usaha Leasing
3 244/PMK.03/2008 31 Desember 2008 Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
4 251/PMK.03/2008 31 Desember 2008 Penghasilan Atas Jasa Keuangan Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Yang Berfungsi Sebagai Penyalur Pinjaman Dan/Atau Pembiayaan Yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
5 39/PMK.011/2013 27 Februari 2013 Kewajiban Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perushaan Yang Terikat Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, Atau Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan
6 PER – 15/PJ/2014 16 Mei 2014 Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang Saham
7 SE – 53/PJ/2009 25 Mei 2009 Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentantang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Bebrapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
8 SE – 58/PJ/2009 04 Juni 2009 Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-33/PJ/2009 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti Dari Hasil Karya Sinematografi
9 SE – 35/PJ/2010 09 Maret 2010 Pengertian Sewa Dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta, Jasa Tehnik, Jasa Manajemen, Dan Jasa Konsultan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 36  Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
Pasal 24 Tentang Kredit Pajak Luar Negeri
Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 164/KMK.03/2002 19 April 2002 Kredit Pajak Luar Negeri
Pasal 25 Tentang angsuran PPh
Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 255/PMK.03/2008 31 Desember 2008 Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha, Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
2 208/PMK.03/2009 10 Desember 2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Ban, Sewa Guna Usaha Dengan Ha Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuata Laporan Keuangan Secara Berkal Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
3 124/PMK.011/2013 27 Agustus 2013 Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu
4 KEP – 537/PJ./2000 29 Desember 2000 Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu
5 PER – 22/PJ/2008 21 Mei 2008 Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25
6 PER – 38/PJ/2008 24 September 2008 Tata Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak
7 PER – 52/PJ/2008 31 Desember 2008 Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Penyalur/Ditributor Rokok
8 PER – 10/PJ/2009 11 Februari 2009 Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak Yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha Atau Kegiatan Usaha
9 PER – 32/PJ/2010 12 Juli 2010 Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
10 SE – 36/PJ/2013 25 Juli 2013 Penghitungan Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Bagi Wajib Pajak Yang Menjalankan Usaha Di Bidang Pertambangan Mineral Atau Batubara Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, Atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan
Pasal 26 Tentang Pemotongan PPh sehubungan dengan Bunga, Dividen, Royalti, Sewa, Jasa dan Hadiah yang diterima WPLN
Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 624/KMK.04/1994 27 Desember 1994 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi Dan Premi Reasuransi Yang Dibayar Kepada Perusahaan Asuransi Di Luar Negeri
2 434/KMK.04/1999 24 Agustus 1999 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Atas Penghasilan Berupa Keuntungan Dari Penjualan Saham
3 258/PMK.03/2008 31 Desember 2008 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham Sebagaiaman Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat 3(C) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri
4 82/PMK.03/2009 22 April 2009 Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Harta Di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia
5 14/PMK.03/2011 24 Januari 2011 Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap
6 39/PMK.011/2013 27 Februari 2013 Kewajiban Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, Atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan
7 PER-24/PJ/2010 30 April 2010 Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-61/PJ./2009 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
8 PER-25/PJ/2010 30 April 2010 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-62/PJ/2009 Tentangpencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
9 PER – 16/PJ/2011 06 Juni 2011 Tata Cara Pemberitahuan Wajibn Pajak Bentuk Usaha Tetap Atas Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak
10 SE – 22/PJ.22/1988 06 Mei 1998 PPh Pasal 26  Atas Bunga Kredit Luar Negeri
11 SE – 23/PJ.43/1995 26 April 1995 Penjelasan Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 Dan Pasal 26 (Seri PPh Pasal 21 Nomor 4)
12 SE – 25/PJ.4/1995 26 April 1995 Pemotongan PPh Pasal 26 Atas Pembayaran Premi Asuransi Ke Luar Negeri (Seri PPh Pasal 23/26 Nomor 5)
13 SE -04/PJ.34/2005 07 Juli 2005 Petunjuk Penetapan Kriteria “Beneficial Owner” Sebagaiman Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya
Pasal 31 A Tentang Fasilitas Perpajakan Industri-Industri tertentu dan Bidang Usaha tertentu
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP No. 1 Tahun 2007 02 Januari 2007 Fasilitas Penghasilan Pajak Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
2 PP No. 62 Tahun 2008 23 September 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Penghasilan Pajak Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
3 PP No. 52 Tahun 2011 22 Desember 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Penghasilan Pajak Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
4 21/PMK.011/2010 28 Januari 2010 Pemberian Fasilitas Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energy Terbarukan
5 130/PMK.011/2011 15 Agustus 2011 Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
6 144/PMK.011/2012 03 September 2012 Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
7 PER – 67/PJ./2007 05 April 2007 Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
8 PER – 44/PJ/2011 29 Desember 2011 Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana Dan Realisasi Penanaman Modal Bagi Wajib Pajak Badan Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
9 PER – 45/PJ/2011 29 Desember 2011 Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial Bagi Wajib Pajak Badan Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebaasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
10 PER – 30/PJ/2013 11 September 2013 Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu
11 SE – 16/PJ./2007 05 April 2007 Penyampaian Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Penghasilan Pajak Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu Beserta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya
12 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2011 30 November 2011 Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Pasal 31C Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP No. 115 Tahun 2000 05 Desember 2000 Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
Pasal 31D Tentang Perpajakan Bidang Usaha Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi, Bidang Usaha Panas Bumi, Bidang Usaha Pertambangan Umum Termasuk Baturbara, Dan Bidang Usaha Berbasis Syariah
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP No. 25 Tahun 2009 03 Maret 2009 Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
2 PP No. 79 Tahun 2010 20 Desember 2010 Biaya Operasi Yang Dapat Dikembailkan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
3 256/PMK.011/2011 28 Desember 2011 Batasan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat Yang Dapat Dikembalikan Dalam Penghitungan Bagi Hasil Dan Pajak Penghasilan Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi
4 257/PMK.011/2011 28 Desember 2011 Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift Atau Imbalan Lain Yang Sejenis Dan/Atau Penghasilan Kontraktor Dari Pengalihan Participating Interest
5 79/PMK.02/2012 24 Mei 2012 Tata Cara Penyetoran Dan Pelapporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi
6 136/PMK.03/2011 19 Agustus 2011 Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah
7 137/PMK.03/2011 19 Agustus 2011 Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah
8. PER – 29/PJ/2011 19 September 2011 Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Sementara
9. SE – 09/PJ.42/1999 25 Februari 1999 Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.04/1999 Tanggal 16 Februari 199
10. SE – 48/PJ.42/1999 22 Oktober 1999 Penghitungan Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Bagi Wajib Pajak Yang Berusaha Dalam Bidang Penambangan Umum Dalam Rangka Kontrak Karya Yang Pengenaan Pajaknya Berdasarkan Ordonasi Pajak Perseroan 1925
11. SE – 36/PJ/2013 25 Juli 2013 Penghitungan Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Bagi Wajib Pajak Yang Menjalankan Usaha Di Bidang Pertambangan Mineral Atau Batubara Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, Atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan
Pasal 31 E tentang Fasilitas Pengurangan Pajak 50 %
No. Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1. SE – 66/PJ/2010 24 Mei 2010 Penegasan Atas Pelaksaan Pasal 31E Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008
Pasal 32 A tentang Penghindaran Pajak Berganda
No. Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1. PER – 61/PJ/2009 05 November 2009 Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
2. PER – 62/PJ/2009 05 November 2009 Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
3. PER – 24/PJ./2010 30 April 2010 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
4. PER – 25/PJ/2010 30 April 2010 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
5. PER – 35/PJ/2010 28 Juli 2010 Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
6. PER – 41/PJ/20101 28 Desember 2011 Petunjuk Pelaksaan Pemeriksaan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Berdasrkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Yang Melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra
Pasal  32B Tentang Pengenaan Pajak Atas Bunga Atau Diskonto Obligasi Negara Yang Diperdagangkan di Negara Lain
No. Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1. 112/PMK.011/2013 01 Agustus 2013 Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2013

Disclaimer :

Peraturan ini disadur dari Buku Susunan Dalam Satu Naskah Sembilan UU Perpajakan terbitan Ortax Tahun 2014