Beberapa Perubahan atas Kewajiban Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/PMK.03/2014 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) tanggal 23 Januari 2018 yang berlaku sejak tanggal diundangkan.

Adapun pokok-pokok perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Ketentuan Terbaru	Keterangan
1	PPh Pasal 25	Wajib Pajak dengan Angsuran PPh Pasal 25 Nihil, DIKECUALIKAN dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25	Pasal 10 ayat (4)
2	PPN	Pemungut PPN dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan SPT Masa PPN, dalam hal pada suatu masa Pajak tidak terdapat transaksi yang harus dipungut PPN dan/atau PPnBM	pasal 10 ayat (8a)
3	PPH Pasal 21	Wajib Pajak dengan jumlah Pemotongan PPh Pasal 21/26 NIHIL, dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26, Kecuali Masa Desember	Pasal 10 ayat (2) dan ayat (2a)
4	PPN JLN dan PPN KMS	Pembayaran PPN JLN dan PPN KMS oleh Wajib Pajak Non PKP, dianggap sekaligus sebagai pelaporan SPT PPN sepanjang telah mendapatkan validasi NTPN	Pasal 11 ayat (2a)
5	PPN	Kewajiban Penyampaian SPT Masa PPN wajib melalui E-Filing bagi seluruh PKP	Pasal 3A ayat (3) jo. Pasal 8 ayat (7)
6	PPh Pasal 21	Kewajiban Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 melalui Efiling bagi Wajib Pajak Badan yang sebelumnya menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik.	Pasal 8 ayat (6)
7	Tahun Pajak	Mengatur Penyebutan Tahun Pajak dalam SPT Bagian Tahun Pajak dan mengatur batas akhir pelaporan SPT Bagian Tahun Pajak.	Pasal 9A
8	Penelitian SPT	Mengatur Tata Cara Penelitian SPT untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak	Pasal 21A – 21E