UU No. 42 Tahun 2009
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 UU No. 42 Tahun 2009 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Pasal 1A Tentang Penyerahan BKP dan Bukan Penyerahan BKP
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 1169/KMK.01/1991 27 November 1991 Kegiatan Sewa Guna Usaha ( Leasing )
2 SE-129/PJ/2010 29 November 2010 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Dan Transaksi Penjualan Dan Penyewagunausahaan Kembali
Pasal 3a tentang kewajiban melaporkan usaha dan kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 40/PMK.03/2010 22 Februari 2010 Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean
2 68/PMK.03/2010 23 Maret 2010 Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
3 197/PMK.03/2013 20 Desember 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/Pmk.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
4 SE-17/PJ.52/2005 27 Desember 2005 Petunjuk Pelaksanaan Pencabutan Secara Jabatan Pengukuhan Sebagai Pengusaha Kena Pajak Yang Tidak Memenuhi Syarat Lagi Sebagai Pengusaha Kena Pajak
5 SE-147/PJ/2010 22 Desember 2010 Penjelasan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/Pmk.03/2010 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean
Pasal 4 Tentang Objek PPN
1 PP No.1 Tahun 2012 03 Januari 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atasa Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undng Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undng-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
2 40/PMK.03/2010 22 Februari 2010 Tata Cara Penghitungan , Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertamabahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean
3 70/PMK,03/2010 31 Maret 2010 Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas  Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
4 30/PMK.03/2011 28 Februari 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/Pmk.03/2010 Tentang Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
5 KEP-546/PJ/2000 29 Desember 2000 Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan Dan Restrukturisasi Utang Usaha
6 KEP-168/PJ/2002 28 Maret 2002 Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan Oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan
7 KEP-81/PJ./2004 29 April 2004 Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara
8 PER-14/PJ./2006 23 Februari 2006 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomo. Kep-81/Pj./2004 Tentag Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara
9 PER-4/PJ./2008 11 Februari 2008 Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-81/Pj/2004 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara
10 SE-48/PJ.3/1988 31 Desember 1988 Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi
11 SE-12/PJ.54/1999 28 Mei 1999 Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai Serta Tata Cara Peyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan
12 SE-23/PJ.42/1999 27 Mei 1999 Buku Panduan Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan
13 SE-01/PJ.54/2000 19 Januari 2000 Penegasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Interkoneksi Antar Perusahaan Telekomunikasi
14 SE-01/PJ.32/2000 04 Mei 2000 Penegasan Ppn Atas Jasa Keagenan (Penjualan Tiket)
15 SE-22/PJ.51/2002 21 Mei 2002 Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Tanah Dan Atau Bangunan Oleh Pengusaha Bidang Real Estat Dan Industrial Estat
16 SE-11/PJ.53/2003 28 Maret 2003 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)
17 SE-145/PJ./2010 22 Desember 2010 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Perdagangan
18 SE-147/PJ/2010 22 Desember 2010 Penjelasan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/Pmk.03/2010 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean
Pasal 4A Terutang Bukan Objek PPN
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 80/PMK.03/2012 29 Mei 2012 Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Jasa Angkutan Umum Di Air Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
2 82/PMK.03/2012 06 Juni 2012 Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umu Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
3 83/PMK.03/2012 06 Juni 2012 Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Pengiriman Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
4 93/PMK.03/2012 12 Juni 2012 Penyerahan Jasa Pengiriman Surat Dengan Prangko Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
5 122/PMK.03/2012 17 Juli 2012 Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
6 252/PMK.011/2012 28 Desember 2012 Gas Bumi Yang Termasuk Dalam Jenis Barang Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
7 SE-118/PJ/2009 29 Desember 2009 Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Air Bersih
8 SE-119/PJ/2010 16 November 2010 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Angkutan Umum Di Jalan
9 SE-121/PJ/2010 23 November 2010 Penegasan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Usaha Perbankan
10 SE-47/PJ/2012 01 November 2012 Pedoman Dan Penjelasan Mengenai Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Pasal 5 Tentang PPnBM
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP No.1 Tahun 2012 03 Januari 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pasal 5A Tentang Tata Cara Pengurangan PPN dan PPnBM
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 65/PMK.03/2010 18 Maret 2010 Tata Cara Pengurangan  Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Yang Dibatalkan
2 SE-131/PJ/2010 30 November 2010 Penegasan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atau  Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengembalian Barang Kena Pajak Atas Pembatalan Jasa Kena Pajak Yang Faktur Pajak Atas Penyerahannya Tidak Mencantumkan Identitas Pembeli Atau Penerima Jasa
Pasal 8 Tentang Tarif PPnBM
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP No. 41 Tahun 2013 23 Mei 2013 Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
2 PP No. 22 Tahun 2014 19 Maret 2014 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
3 130/PMK.011/2013 18 September 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/Pmk.011/2013 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
4 64/PMK.011/2014 16 April 2014 Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pasal 8A Tentang PPN terutang
1 PP No. 1 Tahun 2012 03 Januari 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Bebrapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
2 75/PMK.03/2010 31 Maret 2010 Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
3 102/PMK.011/2011 13 Juli 2011 Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Paak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor Dan Penyerahan Filme Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor
4 38/PMK.011/2013 27 Februari 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/Pmk.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
5 30/PMK.03/2014 10 Februari 2014 Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan
6 SE-79/PJ/2011 20 Oktober 2011 Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/Pmk.011/2011 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor Dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor
7 SE-33/PJ/2013 12 Juli 2013 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) Yang Didalam Tagihannya Terdapat Biaya Transportasi (Freight Charges)
Pasal 9 Tentang Pajak Masukan
1 PP No. 1 Tahun 2012 03 Januari 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
2 539/KMK.04/1990 14 Mei 1990 Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untuk Kegiatan Usaha Di Bidang Impor Atas Dasar Inden
3 25/KMK.01/1998 27 Januari 1998 Pemberian Restitusi/Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing/ Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya
4 71/PMK.03/2010 31 Maret 2010 Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
5 72/PMK.03/2010 31 Maret 2010 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
6 74/PMK.03/2010 31 Maret 2010 Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mempunyai Peredaran Tidak Melebihi Jumla Tertentu
7 78/PMK.03/2010 05 April 2010 Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak
8 79/PMK.03/2010 05 April 2010 Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu
9 21/PMK.011/2014 30 Januari 2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/Pmk.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak
10 31/PMK.03/2014 10 Februari 2014 Saat Penghitungan Dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan Dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi
11 135/PMK.011/2014 18 Juni 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/Pmk.03/2010 Tentang Pedoman Pegnhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak
12 KEP – 20/PJ./1996 29 Maret 1996 Perubahan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-07/Pj./1995 Tentang Pembayaran Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Atau Pembelian Barang Kena Pajak Selain Barang Modal Dalam Rangka Ekspor
13 PER – 10/PJ/2010 09 Maret 2010 Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
14 PER – 58/PJ/2010 13 Desember 2010 Bentuk Dan Ukuran Formulir Serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran
15 PER – 63/PJ/2010 22 Desember 2010 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah
16 PER – 67/PJ/2010 31 Desember 2010 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-10/Pj./2010 Tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
17 PER – 27/PJ/2011 19 September 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-10/Pj./2010 Tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
18 PER – 13/PJ/2012 04 Mei 2012 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-40/Pj/2011 Tentang Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak Dan Susrat Setoran Pajak Atas Penyerahan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan/Atau Liquified Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 (Tiga) Kilogram
19 PER – 24/PJ/2012 22 November 2012 Bentuk , Ukuran, Tat Cara Pengisian Keterangan, Prosedur, Pemberitahuan, Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
20 PER – 08/PJ/2013 27 Maret 2013 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 24/Pj/2012 Bentuk , Ukuran, Tat Cara Pengisian Keterangan, Prosedur, Pemberitahuan, Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
21 PER – 10/PJ/2013 12 April 2013 Perubahan Atas Peraturan  Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-45/Pj/2010 Tentang Bentuk, Isi , Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ( Spt Masa Ppn ) Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak
22 PER – 11/PJ/2013 12 April 2013 Perubahan Atas Peraturan  Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-44/Pj/2010 Tentang Bentuk, Isi , Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ( Spt Masa Ppn )
23 PER – 36/PJ/2013 30 Oktober 2013 Perubahan Atas Peraturandirektur Jenderal Pajak Nomor Per-47/Pj/2008 Tentang Tat Cara Penyampaian Surat Peberitahuan Dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (E-Filing) Memlalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Asp)
24 SE – 34/PJ.54/1996 03 Agustus 1996 Restitusi Ppn Yang Diajukan Permohonannya Oleh Pkp Eksportir Tertentu ( Penyempurnaan Ke-2 Atas Surat Edaran Seri Ppn 28-95)
25 SE – 21/PJ.5/2001 09 Juli 2001 Tata Cara Penyelesaian Permohonan Tempat Lain Sebagai Tempat Pengkreditan Pajak Masukan Dan Tempat Lain Sebagai Tempat Pajak Terutang Atas Ekspor
26 SE – 13/PJ.52/2006 31 Oktober 2006 Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-159/Pj./2006 Tentang Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
27 SE – 47/PJ/2008 29 Agustus 2008 Pencabutan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Dan Surat Penegasan Tentang Penggunaan Metode Q.Q Pada Faktur Pajak Standar
28 SE – 151/PJ/2010 31 Desember 2010 Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 65/Pj./2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 13/Pj./2010 Tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur  Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
29 SE – 50/PJ/2011 03 Agustus 2011 Penegasan Saat Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Sebagai Dasar Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Dan Saat Pembuatan Faktur Pajak
30 SE – 90/PJ/2011 23 November 2011 Pengkreditan Pajak Masukan Pada Perusahaan Terpadu (Integrated) Kelapa Sawit
31 SE – 52/PJ/2012 22 November 2012 Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi Dan Password Serta Perintaan, Pengembalian, Dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak
Pasal 11 – Pasal 12 Tentang Saat Terutang PPN
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PER-8/PJ./2010 01 Maret 2010 Saat Terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Antar Cabang
2 PER – 24/PJ/2012 22 November 2012 Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
3 PER – 08/PJ/2013 27 Maret 2013 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 24/Pj/2012 Tentangbentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
Pasal 12 Tentang Tempat Pajak Terutang
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PER – 4/PJ/2010 15 Februari 2010 Tempat Lain Selain Tempat Tinggal Atau Tempat Kedudukan Dan/Atau Tempat Keiatan Usah Dilakukan Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Atau Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
2 PER – 19/PJ/2010 29 Maret 2010 Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang
Pasal 13 Tentang Faktur Pajak
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 238/PMK.03/2012 26 Desember 2012 Saat Lain Sebagai Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Baranag Kena Pajak Dengan Karakteristik Tertentu
2 151/PMK.03/2013 11 November 2013 Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak
3 PER – 10/PJ/2010 09 Maret 2010 Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
4 PER – 67/PJ/2010 31 Desember 2010 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 10/Pj./2010 Tentang Kedudukannya Dokumen Tertentu Yang Kedudkannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
5 PER – 27/PJ/2011 19 September 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-10/Pj./2010 Tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
6 PER – 24/PJ/2012 22 November 2012 Bentuk,Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
7 PER – 08/PJ/2013 27 Maret 2013 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 24/Pj/2012 Tentang Bentuk,Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
8 PER – 16/PJ/2014 20 Juni 2014 Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
9 PER – 17/PJ/2014 20 Juni 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 24/Pj/2012 Tentang Bentuk,Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
10 PER – 136/PJ/2014 20 Juni 2014 Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
11 SE – 21/PJ/2014 20 Juni 2014 Tata Cara Permintaan Data Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
Pasal 16A Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak oleh Pemungut PPN
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 563/KMK.03/2003 24 Desember 2003 Penunjukkkan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporannya
2 73/PMK.03/2010 31 Maret 2010 Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi Dan Kontraktor Atau Pemgang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya
3 85/PMK.03/2012 06 Juni 2012 Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya
4 136/PMK.03/2012 16 Agustus 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/Pmk.03/2012 Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya
5 KEP – 382/PJ/2002 13 Agustus 2002 Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan
6 SE – 32/PJ.52/2003 31 Desember 2003 Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/Kmk.03/2003 Tentang Penunjukkkan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporannya
Pasal 16B Tentang Fasilitas PPN Tidak Dipungut dan Dibebaskan
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP No.3 Tahun 1996 25 Januari 1996 Perlakuan Paja Bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (Epte) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (Kb)
2 PP No.146 Tahun 2000 22 Desember 2000 Impor Dan Atau Penyerahan Baranag Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
3 PP No.20 Tahun 2003 27 Maret 2003 Penundaan Kelima Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Baranag Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
4 PP No.38 Tahun 2003 14 Juli 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajaka Pertambahan Nilai
5 PP No.7 Tahun 2007 08 Januari 2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
6 PP No.31 Tahun 2007 01 Mei 2007 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
7 PP No.28 Tahun 2009 01 Mei 2009 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Pengoperasian Pesawat Udara Yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri
8 PP No.32 Tahun 2009 24 Maret 2009 Tempat Penimbunan Berikat
9 PP No.10 Tahun 2012 09 Januari 2012 Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukandan Pengeluaran Ke Dan Dari Serta Berada Dikawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
10 PP No.71 Tahun 2012 13 Agustus 2012 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyeraha Avtur Untuk Keperluan Angkutan Udara Luar Negeri
11 PP No. 47 tahun 2013 17 Juni 2013 Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Da Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Inernasional Serta Pejabatnya
12 64/PMK.02/2005 27 Juli 2005 Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak Yang Digunakan Oleh Badan Usaha Atau Bentuk Usaha Tetap Dalam Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi
13 76/PMK.03/2005 26 Agustus 2005 Tata Cara Oemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional
14 178/PMK.011/2007 28 Desember 2007 Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintahan Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi
15 31/PMK.03/2008 19 Februari 2008 Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/Kmk.03/2001 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dbebaskan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
16 147/PMK.04/2011 06 September 2011 Kawasan Berikat
17 120/PMK.04/2013 26 Agustus 2013 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/Pmk.04/2011 Tentang Kawasan Berikat
18 122/PMK.011/2013 27 Agustus 2013 Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, Dan Buku-Buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
19 PER – 46/PJ/2010 20 Oktober 2010 Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Atau Penyerahan Kapal Untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional
Pasal 16C Tentang Kegiatan Membangun Sendiri
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 17/PMK.03/2010 25 Januari 2010 Perlakuan Pajak Pertamban Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Pasca Bencana Alam Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dan Sebagian Provinsi Jambi
2 163/PMK.03/2012 22 Oktober 2012 Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri
3 PER – 25/PJ/2012 22 November 2012 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-23/Pj/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Secara Jabatan Atas Jumlah Biaya Yang Dikeluarkan Dan/Atau Yang Dibayarkan Untuk Membangun Bangunan Dalam Rangka Kegiatan Membangun Sendiri
Pasal 16E Tentang Pengambalian PPN pemegang Paspor Luar Negeri
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 76/PMK.03/2010 31 Maret 2010 Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
2 141/KMK.03/2010 31 Maret 2010 Penetapan Bandar Udar Yang Memberikan Pelayanan Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
3 18/PMK.03/2011 24 Januari 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/Pmk.03/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
4 100/PMK.03/2013 05 Juli 2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/Pmk.03/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
5 PER – 28/PJ/2013 25 Juli 2013 Tata Cara Pendaftaran Dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail Serta Pengelolaan Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahn Nilai Kepada Orang Pribadi Pemgang Paspor Luar Negeri
6 SE – 56/PJ/2010 27 April 2010 Penjelasan Mengenai Penggunaan Faktur Pajak Lama
7 SE – 57/PJ/2010 30 April 2010 Tata Cara Pengajuan Uang Persediaan, Penggantian Uang Persediaan, Dan Pembayaran Pengembalain Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
8 SE – 39/PJ/2013 02 Agustus 2013 Tata Cara Pengembalian Dan Pengelolaan Administrasi Pajak Pertambahan Nilai Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
1 PP No. 1 Tahun 2012 03 Januari 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atasa Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undng Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undng-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
2 21/PMK.011/2010 28 Januari 2010 Pemberian Fasilitas Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan
3 62/PMK.03/2012 26 April 2012 Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajakdan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas
4 63/PMK.011/2012 30 April 2012 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Proyek Pemerintah Pada Tahun2010 Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekontruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kelpulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pascabencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Dibiayai Hibah Luar Negeri
5 125/PMK.011/2012 03 Agustus 2012 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/Pmk.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
6 194/PMK.03/2012 06 Desember 2012 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak  Penjualan Dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I
7 70/PMK.011/2013 02 April 2013 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/Kmk.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
8 142/PMK.02/2013 18 Oktober 2013 Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursment) Pajak Pertambahan Nilai Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Kepada Pengusaha Panas Bumi Untuk Membangkitkan Energi/Listrik
9 PER – 12/PJ/2011 04 April 2011 Tata Cara Penata Usahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhan Dan/Atau Minyak Goreng Sawit Curah Di Dalam Negeri
10 113/PMK.03/2014 10 Juni 2014 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/Pmk.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Disclaimer :

Peraturan ini disadur dari Buku Susunan Dalam Satu Naskah Sembilan UU Perpajakan terbitan Ortax Tahun 2014