UU No. 28 Tahun 2007
No. Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1. UU NO. 28 TAHUN 2007 29-12-2011 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Pasal 2 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
No. Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1. PP No.74 Tahun 2011 29-12-2011 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
2. 68/PMK.03/2010 23-03-2010 Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
3. 73/PMK.03/2012

182/PMK.03/2015

14-05-2012

30-09-2015

Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
4. 197/PMK.03/2012 20-12-2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/pmk.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
5. PER – 35/PJ/2008 09-09-2008 Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
6. PER – 43/PJ/2008 20-10-2008 Pokok Pajak Dan Mobil Pajak
7. PER – 18/PJ/2009 25-02-2009 Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 43/PJ/2008 Tentang Pokok Pajak Dan Mobil Pajak
8. PER – 4/PJ/2010 15-02-2010 Tempat Lain Selain Tempat Tinggal, Atau Tempat Kedudukan, Dan/Atau Tempat Kegiatan Usaha Dilakukan Sebagai Tempat Terhutang Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
9. PER – 26/PJ/2012 05-12-2012 Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
10. PER – 28/PJ/2012 17-12-2012 Tempat Pendaftaran Dan/Atau TempatPelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
11. PER – 20/PJ/2013 30-05-2013 Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengkuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak
12. PER – 25/PJ/2013 03-07-2013 Tempat Pendaftaran Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Sebagai Pengusaha Yang Dikenai Pajak Berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Dan Perubahannya Yang Melakukan Usaha Di Bidang Pengalihan Tanah Dan/Atau Bangunan
13. PER – 35/PJ/2013 24-10-2013 Tata Cara Ekstensifikasi
14. PER – 38/PJ/2013 08-11-2013 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak
15. PER – 12/PJ/2014 02-04-2014 Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan Atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014
16. SE – 02/PJ.9/1998 04-05-1998 Penggunaan Nomor Identitas Tunggal Wajib Pajak
17. SE – 51/PJ/2013 24-10-2013 Petunjuk Pelaksaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi
18. SE – 60/PJ/2013 24-12-2013 Petunjuk Pelaksaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak , Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013
Pasal 3 Tentang Surat Pemberitahuan (2017)
No. Nomor Dokumen Tanggal Diterapkan Perihal
1. PP No. 74 Tahun 2011 29-12-2011 Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
2. 534/KMK.04/2000 22-12-2000 Bentuk Dan IsI Surat Pemberitahuan, Serta Keterangan Dan Atau Dokumen Yang Harus Dilampirkan
3. 181/PMK.03/2007 28-12-2007 Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
4. 182/PMK.03/2007 28-12-2007 Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak Dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa
5. 183/PMK.03/2007 28-12-2007 Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan
6. 196/PMK.03/2007 28-12-2007 Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Badan
7. 152/PMK.03/2009 29-09-2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
8. 24/PMK.011/2012 02-02-2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
9. KEP – 518 /PJ./2000 04-12-2000 Penyampaian Surat Pemberitahuan Selain Melalui Kantor Pos
10. KEP – 214/PJ/2001 15-03-2001 Keterangan Dan Atau Dokumen Lain Yang Harus Dilampirkan Dalam Surat Pemberitahuan
11. PER – 147/PJ.2006 29-09-2006 Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN
12. PER – 29/PJ/2008 23-06-2008 Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Dalam Bentuk Formulir Kertas (Hard Copy) Bagi Pengusahaa Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak, Dalam Rangka Pengolahan Data Dan Dokumen Di Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan
13. PER – 47/PJ/2008 16-12-2008 Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filling) Melalui Perusahaan Jasa Penyedia Aplikasi (ASP)
14. PER – 6/PJ/2009 20-01-2009 Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik
15. PER – 9/PJ./2009 04-02-2009 Tempat Dan Cara Lain Pengambilan SPT
16. PER – 21/PJ./2009 02-03-2009 Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangann Surat Pemberitahuan Tahunan
17. PER – 39/PJ/2009 02-07-2009 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
18. PER – 53/PJ/2009 30-09-2009 Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya
19. PER – 66/PJ/2009 21-12-2009 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2009 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya
20. PER – 11/PJ/2010 09-03-2010 Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Dan Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika
21. PER – 14/PJ/2010 26-03-2010 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
22. PER – 15/PJ/2010 26-03-2010 Perubahan Pratama Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 29/PJ/2008 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Dalam Bentuk Formulir Kertas (Hard Copy) Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak, Dalam Rangka Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan
23. PER – 34/PJ/2010 27-07-2010 Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
24. PER – 44/PJ/2010 06-10-2010 Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
25. PER – 26/PJ/2012 05-12-2012 Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
26. PER – 45/PJ/2010 06-10-2010 Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
27. PER – 26/PJ/2013 12-04-2013 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
28. PER – 10/PJ/2013 12-04-2013 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 34/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
29. PER – 11/PJ/2013 12-04-2013 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 Tentang Bentuk,Isi, Dan, Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
30. PER – 14/PJ/2013 18-04-2013 Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26
31. PER – 36/PJ/2013 30-10-2013 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberithuana Tahunan Secara Elektronik ( e-Filling) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
32. PER – 1/PJ/2014 06-01-2014 Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S Atau 1770SS secara e-Filling Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)
33. PER – 06/PJ/2014 07-03-2014 Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S Atau 1770SS Secara e-Filling Dan Merupakan Pegawai Tetap Pada Pemberi Kerja Tertentu
Pasal 4 Tentang Penerimaan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT)
No. Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1. 82/KMK.03/2003 28-02-2003 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan
2. 185/PMK.03/2007 28-12-2007 Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
Pasal 7 Tentang Sanksi Admistrasi Pelaporan Surat Pemberitahuan SPT
No. Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1. 186/PMK.03/2007 28-12-2007 Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan
Pasal 9 Tentang Pembayaran Dan Peyetoran
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PER – 148/PJ/2007 08-10-2007 Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara
2 184/PMK.03/2007 28-12-2007 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak
3 187/PMK.03/2007 28-12-2007 Jangka Waktu Pelunasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Dan Putusan Peninjauan Kembali, Yang Menyebabkan Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar Bertambah Bagi Wajib Pajak Usaha Kecil Dan Wajib Pajak Di Daerah Tertentu
4 80/PMK.03/2010 05-04-2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak
5 PER – 22/PJ/2008 21-05-2008 Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25
6 PER – 38/PJ/2008 24-09-2008 Tata Cara Pembayaran Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak
Pasal 11 Tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 16/PMK.03/2011 24-01-2011 Tata Cara Perhitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
2 PER – 7/PJ/2011 21-03-2011 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pasal 12 – Pasal 14 Tentang Penetapan dan Ketetapan Pajak
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 145/PMK.03/2012 10-09-2012 Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak
2 PER – 29/PJ/2011 19-09-2011 Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Sementara
3 PER – 27/PJ/2012 13-12-2012 Bentuk Dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk Dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk Dan Isi Surat Tagihan Pajak
4 PER – 29/PJ/2013 26-08-2013 Bentuk Dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk Dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk Dan Isi Surat Tagihan Pajak Atas Pajak Penjualan Bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambahngan Batubara Generasi I
Pasal 16 Tentang Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 11/PMK.03/2013 02-01-2013 Tata Cara Pembetulan
Pasal 17 Tentang Restitusi
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 71/PMK.03/2010 31-03-2010 Pengusaha Kena Pajaj Berisiko Rendah Yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
2 72/PMK.03/2010 31-03-2010 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
3 16/PMK.03/2011 24-01-2011 Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
4 74/PMK.03/2012 14-05-2012 Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
5 10/PMK.03/2013 02-01-2013 Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang
6 17/PMK.03/2013 07-01-2013 Tata Cara Pemeriksaan
7 198/PMK.03/2013 27-12-2013 Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu
8 226/PMK.03/2013 31-12-2013 Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga
9 PER – 31/PJ/2010 05-07-2010 Tata Cara Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
10 PER – 49/PJ/2010 03-11-2010 Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
11 PER – 63/PJ/2010 22-12-2010 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
12 PER – 19/PJ/2013 30-05-2013 Pencabutan Beberapa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Terkait Dengan Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Di Bidang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Pasal 18 – Pasal 23 Tentang Utang Pajak dan Penagihan
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 24/PMK.03/2008 06-02-2008 Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus
2 85/PMK.03/2010 13-04-2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus
Pasal 24 Tentang Penghapusan Piutang Pajak
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 68/PMK.03/2012 02-05-2012 Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan
2 SE – 13/PJ/2013 26-03-2013 Tata Cara Pengusulan Dan Tindak Lanjut Penghapusan Piutang Pajak
Pasal 25 – Pasal 27A Tentang Keberatan dan Banding
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 9/PMK.03/2013 02-01-2013 Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan
2 226/PMK.03/2013 31-12-2013 Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga
3 PER – 19/PJ/2013 30-05-2013 Pencabutan Beberapa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Terkait Dengan Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Di Bidang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
4 SE – 02/PJ.07/2009 01-07-2009 Penegasan Sehubungan Dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) Dan Pembukuan, Catatan, Data, Informasi Atau Keterangan Lain Dalam Proses Keberatan
5 SE – 112/PJ.07/2010 05-11-2010 Penegasan Tata Cara Peminjaman Buku, Catatan, Data, Dan Informasi Dan/Atau Permintaan Keterangan Terkait Dengan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan Atau Surat Ketetapan Pajak Dari Hasil Pemeriksaan
Pasal 28 Tentang Pembukuan dan Pencatatan
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 196/PMK.03/2007 28-12-2007 Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
2 197/PMK.03/2007 28-12-2007 Bentuk Dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
3 24/PMK.011/2012 02-02-2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
4 PER – 4/PJ/2009 20-01-2009 Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
5 PER – 11/PJ/2010 09-03-2010 Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Dan Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
6 PER – 10/PJ/2012 08-04-2012 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Keuangan Nomor PER – 11/PJ/2010 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Dan Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
Pasal 29 Tentang Pemeriksaan
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 146/PMK.03/2012 10-09-2012 Tata Cara Verifikasi
2 17/PMK.03/2013 07-01-2013 Tata Cara Pemeriksaan
3 18/PMK.03/2013 07-01-2013 Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
4 PER – 38/PJ/2010 04-08-2010 Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Dan Analisis Informasi, Data, Laporan, Dan Pengaduan
5 PER – 04/PJ/2012 03-02-2012 Pedoman Penggunaan Metode Dan Teknik Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
6 PER – 23/PJ/2013 11-06-2013 Standar Pemeriksaan
7 PER – 40/PJ/2013 26-11-2013 Pengawasan Pengusaha Kena Pajak
8 SE – 11/PJ/2013 26-03-2013 Rencana Dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2013
Pasal 31 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 17/PMK.03/2013 07-01-2013 Tata Cara Pemeriksaan
Pasal 32 Tentang Wakil dan Kuasa Wajib Pajak
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP No. 74 Tahun 2011 29-12-2011 Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
2 22/PMK.03/2008 06-02-2008 Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa
3 61/PMK.01/2012 26-04-2012 Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
4 111/PMK.03/2014 09-06-2014 Konsultan Pajak
5 SE-16/PJ/2008 10-03-2008 Penugasan Sehubungan Dengan Penunjukan Seorang Kuasa Dengan Surat Kuasa Khusus
Pasal 34 Tentang Rahasia Jabatan
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP No. 74 Tahun 2011 29-12-2011 Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
2 539/KMK.04/2000 22-12-2000 Pihak Lain Yang Dapat Diberikan Keterangan Oleh Pejabat Dan Tenaga Ahli Yang Ditunjuk Mengenai Segala Sesuatu Yang Diketahui Atau Diberitahukan Kepadanya Oleh Wajib Pajak Dalam Rangka Jabatan Atau Pekerjaannya Untuk Menjalankan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
Pasal 35 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP No. 74 Tahub 2011 29-12-2011 Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
2 87/PMK.03/2013 18-04-2013 Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan
Pasal 35A Tentang Pemberian Data Dan Informasi Perpajakan
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 PP No. 31 Tahun 2012 27-02-2012 Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan
2 539/KMK.04/2000 22-12-2000 Pihak Lain Yang Dapat Diberikan Keterangan Oleh Pejabat Dan Tenaga Ahli Yang Ditunjuk Mengenai Segala Sesuatu Yang Diketahui Atau Diberitahukan Kepadanya Oleh Wajib Pajak Dalam Rangka Jabatan Atau Pekerjaannya Untuk Menjalankan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
3 16/PMK.03/2013 04-01-2013 Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Infromasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan
4 79/PMK.03/2013 11-04-2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Infromasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan
5 95/PMK.03/2013 28-06-2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Infromasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan
6 132/PMK.03/2013 30-09-2013 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Infromasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan
Pasal 36 Tentang Pengurangan atau Pembatalan SKP
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 8/PMK.03/2013 02-01-2013 Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Penagihan Pajak
2 SE-112/PJ/2010 05-11-2010 Penegasan Tata Cara Peminjaman Buku, Catatan, Data, Dan Informasi Dan/Atau Permintaan Keterangan Terkait Dengan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan Atau Surat Ketetapan Pajak Dari Hasil Pemeriksaan
3 SE-17/PJ/2014 07-04-2014 Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak
Pasal 36A Tentang Sanksi Bagi Petugas Pajak
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 10/KMK.03.2011 01-01-2011 Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengenaan Sanksi Sesuai Ketentuan Pasal 36A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
Pasal 36B Tentang Kode Etik Pegawai Pajak
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 1/PM.3/2007 23-07-2007 Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
2 PER – 103/PJ./2007 23-07-2007 Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Pasal 36C Tentang Komite Pengawas Perpajakan
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 54/PMK.09/2008 17-04-2008 Komite Pengawas Perpajakan
Pasal 37A Tentang Sunset Policy
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 66/PMK.03/2008 29-04-2008 Tata Cara Penyampaian Atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Persyaratan Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
2 12/PMK.03/2009 02-02-2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Persyaratan Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
3 PER – 27/PJ/2008 19-06-2008 Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 Dan Sebelumnya, Dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007
4 PER – 30/PJ/2008 27-06-2008 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 Dan Sebelumnya, Dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007
5 PER – 13/PJ/2009 23-02-2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 Dan Sebelumnya, Dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007
6 SE – 33/PJ/2008 27-06-2008 Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan Dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, Dan Pengadministrasian Laporan Terkait Dengan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
7 SE – 34/PJ/2008 31-07-2008 Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya
Pasal 43A Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 18/PMK.03/2013 07-01-2013 Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
2 PER – 38/PJ/2010 04-08-2010 Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Dan Analisis Informasi, Data, Laporan, Dan Pengaduan
3 PER – 3/PJ/2011 19-01-2011 Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Dan Analisis Informasi, Data, Laporan, Dan Pengaduan Melalui Pengamatan Atau Kegiatan Intelijen Perpajakan
4 PER – 19/PJ/2013 30-05-2013 Pencabutan Beberapa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Terkait Dengan Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Di Bidang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
5 SE – 49/PJ/2013 24-10-2013 Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Pasal 44B Tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal
1 129/PMK.03/2012 07-08-2012 Tata Cara Permintaan Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

 

Disclaimer :

Peraturan ini disadur dari Buku Susunan Dalam Satu Naskah Sembilan UU Perpajakan terbitan Ortax Tahun 2014