Entries by I Gede Arianta

Ditjen Pajak: Kami Tidak Mata-matai Wajib Pajak‎

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto bagi wajib pajak (WP). Dengan aturan ini, petugas pajak dapat menghitung dan menetapkan penghasilan kotor atau omzet WP nakal dengan cara lain, termasuk dari biaya hidup WP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, […]

Mulai Januari 2018, Penghasilan atas Rumah Kos Tidak Dikenakan PPh Final Pasal 4 (2) 10%

Seperti kita ketahui, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2017 tentang PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN yang diundangkan tanggal 11 September 2017 dan berlaku mulai Januari 2018. Dalam peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) ” Atas  penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan baik sebagian maupun seluruh Bangunan yang […]

Data Pelanggan Seluler Pasca Bayar Wajib Dilaporkan ke DJP

Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak.  Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017, salah satu pihak yang diwajibkan yaitu Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler yang meliputi: PT Hutchison 3 Indonesia PT Indosat, Tbk PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia PT Smartfren Telecom, Tbk PT Smart […]

Beberapa Perubahan atas Kewajiban Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/PMK.03/2014 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) tanggal 23 Januari 2018 yang berlaku sejak tanggal diundangkan. Adapun pokok-pokok perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah sebagai berikut: No. Jenis Pajak Ketentuan Terbaru Keterangan 1 PPh Pasal 25 Wajib Pajak dengan Angsuran PPh Pasal 25 Nihil, […]

Batasan Omzet PKP dan Tarif PPh Final UKM Akan Turun?

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, rencana penurunan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari saat ini Rp 4,8 miliar per tahun bertujuan untuk menjaring lebih banyak basis wajib pajak (WP) dari kalangan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini menyusul penolakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terhadap rencana kebijakan tersebut. Direktur […]

Direktorat Jenderal Pajak telah menonaktifkan Sertifikat Elektronik dari 1.049 Wajib Pajak yang Terindikasi Merupakan Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu, 24 Januari 2018 telah menonaktifkan Sertifikat Elektronik dari 1.049 Wajib Pajak yang terindikasi merupakan penerbit Faktur Pajak tidak sah. Penetapan status suspend ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidah Sah oleh Wajib Pajak. PER-19/PJ/2017 ini dimaksudkan untuk mencegah […]

Syarat Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Peraturan Terbaru

Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK tanggal 19 Januari […]

Periode Pelaporan SPT Tahunan Mendekat, Ditjen Pajak Imbau Masyarakat Lapor Pajak Secara Benar dan Tepat Waktu

Jakarta  –  Menjelang  periode  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan beberapa imbauan sebagai berikut: 1.  Bagi Pemberi Kerja/Bendaharawan Bukti pemotongan 1721 A1/A2 merupakan dasar pengisian SPT PPh Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi serta penyediaan SPT Tahunan pre-populated. Oleh karena itu, Ditjen Pajak mengingatkan seluruh pemberi kerja dan bendaharawan agar melaksanakan […]

Kejar Setoran, Dirjen Pajak Minta Kepala Kanwil Siaga 24 Jam

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi mengeluarkan instruksi yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak agar siap siaga 24 jam dalam mengamankan penerimaan pajak. Instruksi ini menyusul realisasi setoran yang baru mencapai 59 persen sepanjang Januari-September 2017. Dari informasi yang diterima Liputan6.com, Jakarta, Senin (9/10/2017), Dirjen Pajak mengeluarkan instruksi nomor […]

Pedoman Penilaian Harta Selain Kas yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 18 Undang-undang Pengampunan Pajak dan Langkah-langkah Penilaiannya

Direktur Jenderal Pajak pada 22 September 2017 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-24/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Harta Selain Kas yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak. Dengan terbitnya Surat Edaran ini seluruh petugas pajak memiliki standar yang sama untuk melaksanakan penilaian harta dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang […]